Adibhasan's Blog

Just another WordPress.com site

tugas hukum kesehatan


TUGAS MK HUKUM KESEHATAN
ANALISIS TERHADAP TINDAKAN DOKTER DAN PERAWAT RSUD SALEWANGANG YANG MELAKUKAN MOGOK KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN KEWAJIBAN MENOLONG PASIEN DAN KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT

Nama : Adib Hasan
Npm: 110110070518

Dosen : Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
2010

Kutipan Berita

Dokter dan Perawat RSUD Salewangang Mogok Kerja

Liputan6.com, Maros: Para dokter dan perawat Rumah Sakit UMum Daerah (RSUD) Salewangang di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (6/8) siang, mogok kerja. Aksi ini dilakukan karena Pemerintah Kabupaten Maros belum membayar lima persen sisa kenaikan gaji 2010, kekurangan uang sisa beras selama empat bulan, serta gaji ke-13 2010.

Selain itu, insentif para dokter dan perawat juga segera dibayarkan. Hasan Rahim, salah seorang perawat, mengatakan, mogok kerja akan berakhir sampai tuntutan mereka terpenuhi.

Aksi ini membuat ratusan pasien terlantar. Mereka hanya dirawat para siswa yang magang di rumah sakit tersebut. Mogoknya para dokter dan perawat dikeluhkan para keluarga pasien. Pasalnya, untuk memeriksa kondisi kesehatan pasien, tentu bukan dilakukan siswa yang magang.

Pantauan SCTV, Instalasi Rawat Darurat sepi. Pasien yang datang bingung berbuat apa dan minta tolong kepada siapa. Pasalnya, dokter dan perawat tak ada yang peduli. Ini tak seperti visi dan misi serta moto rumah sakit yang Siap Melayani dengan Hati. Semoga aksi para dokter dan perawat ini tak berlangsung lama sehingga para pasien tidak terlantar.(BOG)
http://berita.liputan6.com/daerah/201008/289910/Dokter.dan.Perawat.RSUD.Salewangang.Mogok.Kerja

BAB I
LATAR BELAKANG
Mendengar atau membaca berita tentang unjuk rasa atau mogok kerja, sekarang ini bukanlah hal yang tidak asing lagi. Seperti halnya aksi unjuk rasa dan mogok kerja yang dilakukan oleh Dokter dan Perawat RSUD Salewangang, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan di atas. Namun jika dilihat dari background mereka yang merupakan tenaga kesehatan , mereka memiliki kewajiban dalam membantu orang lain yang mengalami gangguan kesehatan. Mereka tidak boleh menelantarkannya.
Di sisi lain, dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28, menjamin hak-hak warga Negara dalam menyampaikan pikiran baik secara lisan maupun tulisan.
Dua kondisi tersebut, kewajiban untuk tidak menelantarkan pasien dan kebebasan dalam menyampaikan pikiran, tindakan dokter dan perawat tersebut terdapat benturan antara hak dan kewajiban sebagai tenaga kesehatan. Kemudian juga karena kondisi ideal yang mengharapkan adanya pelayanan maksimal dalam hal kesehatan belum terwujud sepenuhnya, karena itulah saya mengangkat permasalahan ini untuk dianalisa.
IDENTIFIKASI MASALAH
1. Mengidentifikasi sejauh mana benturan antara hak dan kewajiban tenaga kesehatan saat mereka melakukan mogok kerja.
2. Solusi dalam menyampaikan pikiran tanpa menyalahi kewajiban sebagai tenaga kesehatan.

BAB II
PEMBAHASAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.
Menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam bidang kesehatan tersebut, tidak akan terlepas dari banyak faktor, dua diantaranya adalah sarana kesehatan dan tenaga kesehatan.
Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Salah satu contoh dari sarana kesehatan adalah rumah sakit.
Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sebagai contoh diantaranya adalah dokter dan perawat.

PERUMAHSAKITAN
Dari segi fungsinya kita mengetahui dari kepustakaan bahwa fungsi Rumah sakit merupakan tempat praktek pelaksanaan profesi tenaga medik dan kesehatan lainnya. “….. an institution providing medical care and other service for sick and injured persons”. Dari batasan rumusan pengertian Rumah sakit tersebut dalam kepustakaan disebutkan adanya beberapa tipe rumah sakit yang pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori yang sifatnya prinsipil, yaitu:
1. Yang didasarkan pada prinsip pemilikannya (“ownership”)
2. Yang didasarkan pada prinsip lamanya waktu tinggal (“length of stay”) .
Walaupun sudah ada beberapa kategori klasifikasi Rumah Sakit, namun pada dasarnya adalah sama, yaitu terdiri dari sebuah majelis yang mengelola Rumah Sakit (“governing board”) dan seorang pimpinan yang bertugas melaksanakan kebijaksanaan yang telah diambil oleh majelis dan disebut sebagai “executive head of hospital” . Di Indonesia pada umumnya ada 3 (tiga) kategori Rumah sakit yang kriterianya didasarkan pada tujuan didirikannya, yaitu Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Sosial dan Rumah Sakit Swasta.
Menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
Tugas dari rumah sakit (pasal 4) adalah memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
Untuk menjalankan tugas tersebut rumah sakit mempunyai fungsi:
a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan, dan;
d. Penyelenggraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.
Dalam hal penyelenggaraan perumahsakitan, Pemerintah dan Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab:
a. Menyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat.
b. menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
c. membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit;
d. memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab;
e. memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
f. menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian Rumah Sakit sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;
g. menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
h. menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di Rumah Sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa;
i. menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan; dan
j. mengatur pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan rumah sakit.
Pada hakekatnya Rumah Sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
Kewajiban rumah sakit
Rumah sakit mempunyai kewajiban:
1. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah sakit kepada masyarakat.
2. Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.
3. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.
4. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya.
5. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin
6. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan.
7. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien.
8. Menyelenggarakan rekam medis
9. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak, antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia.
10. Melaksanakan sistem rujukan
11. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan.
12. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien
13. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien
14. Melaksanakan etika Rumah Sakit
15. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana
16. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional
17. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya.
18. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by law)
19. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas
20. Memberkukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.
Dengan mogok kerja sebagaimana yang dilakukan oleh Dokter dan Perawat sebagaimana kasus di atas secara otomatis tanggung jawab, fungsi, tugas dan kewajiban dari rumah sakit akan terhambat. Akibat lebih lanjut adalah pasien yang jadi korban, karena tentunya banya pasien yang ditelantarkan.

Etika Sebagai Tenaga Kesehatan
Etika berasal dari kata aslinya “ethos” juga diartikan sebagai filsafat moral merupakan studi atau disiplin ilmu mengenai keputusan diterima atau tidaknya suatu prilaku/tindakan, putusan apakah suatu prilaku/tindakan itu benar atau salah, baik atau buruk.
Etika (“ethics”) sebagai ilmu menurut cara pendekatan Socratic Mencakup/meliputi asas dan prinsip yang mengandung validitas yang sefatnya universal. Ini berarti apa yang baik memurut seseorang adalah baik untuk semua orang dan apa yang merupakan kewajiban bagi tetanggaku merupakan kewajibanku juga.
Relevansi etika dalam profesi dokter dan tenaga kesehatan lainnya erat berkait dengan adanya polarisasi pandangan tentang profesi medik dan kesehatan dalam masyarakat, yaitu sebagai profesi etis asal ditunjang oleh integritas moral yang tinggi. Profesi medik dan/atau kesehatan dapat berkembang secara optimal menjadi profesi yang etis diperlukan nilai-nilai untuk menjalankan tugas profesional yang diembannya dengan baik, dan yang didukung oleh peraturan hukum yang mengatur pekerjaan dokter dan tenaga kesehatan lainnya tersebut.
Dalam etika dikandung unsur norma di samping nilai moral dan hal itulah yang merupakan kondisi yang sifatnya mendasar bagi tenaga medik dan kesehatan lainnya untuk bertindak secara etis sehingga dapat menghasilkan keputusan yang diambilnya berdasarkan pertimbangan etis, khususnya dalam melayani kesehatan penderita khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Dalam melakukan pekerjaan profesional yang berupa pelayanan kesehatan itu tenaga medik dan kesehatan harus mendengarkan suara hati nuraninya dalam memilah-milah antara mana yang baik dan buruk, mana yang berat dan mana yang salah untuk dilakukan atau tidak. Ini erat kaitannya dengan etika teoritis yang erat kaitannya dengan perilaku dan kondisi praktis dan aktul dari tenaga medik dan kesehatan lainnya dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan (YANKES), serta tidak semata-mata mencari keuntungan (meteriil). Ini brarti bahwa tenaga medik dan kesehatan lainnya harus mampu menerapkan nilai-nilai dan/atau norma-norma moral dasar dalam menjalankan profesinya yang khusus berupa Pelayanan Kesehatan tersebut. Dengan demikin, etika tenaga medik dan kesehatan lainnya itu dalam masyarakat berdasarkan nilai moral dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan itulah, hakikatnya antara hukum dengan moral hubungannya sangat erat dan bahkan tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara hukum dengan moral itu dapat disimpulkan dari, baik dalam hukum maupun dalam dalam moral disyaratkan adanya kewajiban untuk mematuhi.
Konsep etika meliputi dua bagian, etika umum dan etika khusus. Yang dimaksud etika umum hakikatnya merupakan prinsip-prinsip dasar dari moral, sehingga meliputi pengertian etika, fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan peranan suara hati nurani manusia. Sedangkan etika khusus mencakup 3 (tiga)hal:
1. Etika individual yang terdiri dari kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan integrasi pribadi yang tercermin dalam prilaku individu.
2. Etika sosial meliputi sikap terhadap sesama manusia, etika keluarga, etika gender, etika profesi (ini terdiri dari bioetiks, etika bisnis, ilmu hukum, ilmu pengetahuan, dan pendidikan) etika politik, dan etika idelogi.
3. Etika lingkungan yang meliputi etika penelitian dan etika praktek.
Kepustakaan menyebutkan adanya 3 (tiga) arti mengenai etika, yaitu, sebagai berikut:
1. Etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku. Dalam artinya yang demikian ini juga disebut sebagai “sistem nilai” dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. Misalnya etika orang Jawa, etika agama Buda, dan seterusnya.
2. Etika juga dipakai dalam arti sebagai kumpulan atau nilai moral, yaitu kode etik. Misalnya Kode Etik Kedokteran Indonesia.
3. Etika dipakai dalam arti sebagai ilmu tentang yang baik atau buruk, dan dalam arti inilah etika diartikan sebagai filsafat moral.
Apabila pengertian hakikat ”ethics” tersebut dikaitkan dengan pengertian ”profession” sebagaimana tersebut, maka etik profesi hanya merujuk pada sekelompok prinsip-prinsip etika yang dirumuskan oleh kelompok profesi itu sendiri, khususnya dalam fungsi sebagai pedoman/penuntun dalam berprilaku.
Pengembangan kode etik profesi untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pendukungnya mengandung 3 (tiga) tujuan, yaitu pertama, suatu kode etik profesi memudahkan dalam pengambilan keputusan secara efisien. Dalam hal ini kode etik profesi berfungsi sebagai arahan (guide-lines) khususnya dalam menyelesaikan masalah klinis yang dihadapi. Setidaknya berfungsi sebagai arahan dalam kerangka berpikir mengenai masalah yang sedang dihadapi. Kedua, secara individual para pengemban profesi itu sering kali membutuhkan arahan untuk mengarahkan perilaku profesionalnya. Ketiga, etik profesi menciptakan suatu pola perilaku yang diharapkan oleh para pelanggannya secara profesional.

KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA (KODEKI)
Melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Etika Kedokteran III Tahun 2001, dilakukan revisi terhadap pasal-pasal dan penjelasan KODEKI guna menyesuaikan dengan tantangan permasalahan yang ada. Dalam KODEKI Revisi Tahun 2001 ini, dimasukkan addendum penjelasan khusus dari beberapa pasal dan addendum khusus permasalahan implementasi KODEKI untuk memperkaya wacana dari berbagai persoalaan yang berkembang pada Pedoman Pelaksanaan KODEKI. Jumlah pasal pada KODEKI juga disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Untuk selanjutnya Mukernas Etika Kedokteran III menganjurakan agar permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan etik dimana sifatnya sangat dinamis dapat selalu dibahas melalui rapat-rapat rutin MKEK, untuk sementara dimasukkan dalam addendum terlebih dahulu sambil menunggu ketetapan yang secara organisasi dapat lebih dipertanggungjawabkan KODEKI bersifat lebih langeng, sedangkan pedoman pelaksanaan KODEKI dapat berubah sesuai perubahan tata nilai, serta keadaan yang dipengaruhi oleh adat istiadat dan tata nilai setempat.
Sebagai suatu kewajiban KODEKI dapat digolongkan menjadi:
1. Kewajiban umum (pasal 1-9)
2. Kewajiban Dokter terhadap teman pasien (pasal 10-13)
3. Kewajiban Dokter terhadap teman sejawat (pasal 14-15)
4. Kewajiban Dokter terhadap diri sendiri (pasal 16-17)
Kewajiban-kewajiban dokter menurut Leenen:
1. Kewajiban yang timbul dari sifat perawatan medis dimana dokter harus bertindak sesuai dengan standar profesi medis atau menjalankan praktek kedokterannya secara lege artis
2. Kewajiban untuk menghormati hak-hak pasien yang bersumber dari hak-hak asasi dalam bidang kesehatan
3. Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial pemeliharaan kesehatan.
Kewajiban dokter berdasarkan KODEKI pasal 1:
“setiap dokter harus menjunjung tinggi, mengahayati dan mengamalkan sumpah dokter”.
Sumpah dokter disini adalah Sumpah Dokter di Indonesia yang telah diakui dalam PP No. 26 tahun 1960. Lafal ini terus disempurnakan sesuai dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal protesi kedokteran baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Penyempurnaan dilakukan pada Musyawarah Kerja Nasional Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) dan Majelis Pembinaan dan Pembelaan Anggota (MP2A), tahun 1993, dan pada Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran III, tahun 2001.
Sumpah kedokteran tersebut adalah:
1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan.
2. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter.
3. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran
4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprotesian saya
5. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan dokter sayan untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun di ancam
6. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan.
7. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
8. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien
9. Saya akan memberi kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya.
10. Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara sekandung.
11. Saya akan menaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia.
12. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.
Terkait dengan kasus yang saya angkat di awal, maka dokter dan perawat tersebut tidak mentaati KODEKI yang di atas. Seorang dokter senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, maka hal tersebut tidak dapat diwujudkan.
Kebebasan Dalam Menyampaikan Pendapat
Pasal 28 Undang-undang dasar 1945 memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Pasal 28 tersebut adalah sebagai berikut:
“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.
Dalam hubungan kerja, secara khusus UUD juga melindungi hak warga negaranya, yaitu pasal 28D ayat 2, yaitu:
“ setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.
Dokter dan perawat sebagai tenaga kesehatan dan juga sebagai warga negara Indonesia, mempunyai hak untuk memperjuangkan haknya, apalagi yang dibela oleh dalam kasus ini adalah belum membayar lima persen sisa kenaikan gaji 2010, kekurangan uang sisa beras selama empat bulan, serta gaji ke-13 2010.
Di sini saya melihat posisi dari Dokter dan Perawat yang melakukan mogok kerja tesebut memang sulit. Disatu sisi mereka memiliki kewajiban untuk tidak menelantarkan pasien, namun di sisi lain hak mereka untuk mendapat imbalan dan upah tidak dapat diabaikan begitu saja. Karena hak mereka untuk mendapat upah/gaji atas pekerjaan mereka juga diakomodir oleh Konstitusi.


SOLUSI
Kita tidak serta merta bisa membenarkan sikap Dokter dan Perawat yang memperjuangkan hak mereka dengan menelantarkan pasien yang seharusnya dirawat dan dijaga oleh mereka. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan sikap mereka yang menelantarkan pasien itu, sementara hak dari dokter dan pasien itu sendiri juga belum dipenuhi.
Dalam permasalahan ini yang paling bertanggung jawab memang seharusnya adalah pemerintah daerah, karena mereka tidak peka terhadap aspirasi dari warganya. Sikap seperti inilah yang perlu dikritisi. Bentuk kritik terhadap pemerintah tersebut bisa beragam bentuknya. Salah satunya adalah dengan cara yang ditunjukkan oleh para Dokter dan Perawat di Salewenggang, kabupaten Maros tersebut, yaitu dengan melakukan mogok kerja.
Menurut saya masih banyak cara lain yang dapat ditempuh dalam mengaspirasikan pendapat dalam menuntut hak. Bisa dengan melakukan hearing dengan pejabat setempat, ataupun jika memang harus turun ke jalan bisa juga dengan melakukan aksi damai dan tidak perlu melakukan mogok kerja. Dengan begitu aspirasi dalam menuntut hak tetap bisa dilakukan, tanpa mengorbankan kepentingan pasien.


BAB III
KESIMPULAN
1. Perbuatan menelantarkan pasien bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia
2. Perbuatan mogok kerja merupakan salah satu media penyampaikan aspirasi namun bukanlah cara yang terbaik. Karena dapat menelantarkan pasien.
3. Melakukan aksi damai dalam unjuk rasa dan tidak sampai melakukan mogok kerja merupakan cara yang lebih baik.


DAFTAR PUSTAKA
Koeswadji, Hermien Hadiati, Hukum Untuk Perumahsakitan.2002. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
Djamali, R. Abdul dan Lenawati Tedjapermana, Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien. 1988. Abardin.
Supriadi, Wila Chandrawila, Hukum Kedokteran, 2001, Mandar Maju, Bandung.
Undang-undang Dasar 1945 amandemen IV
Undang-undang nomor 44 tahun 2009, tentang rumah sakit
Undang-undang nomor 36 tahun 2009, tentang kesehatan.
Pengantar Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia, oleh Majelis KehormatanEtik Kedokteran Indonesia (MKEK), Jakarta, Januari 2002.

January 10, 2011 - Posted by | Uncategorized

1 Comment »

  1. adib, aku kasih kamu award gitu, coba di cek yah di blog aku🙂

    Comment by rikfi | February 11, 2011 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: