Adibhasan's Blog

Just another WordPress.com site

PELANTIKAN NARAPIDANA SEBAGAI WAKIL WALI KOTA.


Jika pada akhir maret lalu masyarakat menyuarakan sikapnya atas penolakan terhadap rencana kenaikan BBM oleh pemerintah, Jumat, 13 April 2012 lalu warga Mesuji Lampung juga melakukan aksi penolakan, tetapi sekarang penolakan terhadap pelantikan wakil bupati terpilih mereka Ismail Ishak. Pelantikan tersebut harus dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Tulang Bawang setelah pihak Lapas tidak memberikan izin kepada Ismail Ishak untuk dilantik diluar penjara.
Status narapida Ismail Ishak yang sudah mendapat kekuatan hukum yang tetap, didapat setelah terbukti melakukan korupsi penyalahgunaan APBD Tulang bawang tahun 2009 setelah Pengadilan Tinggi Lampung dan Mahkamah Agung menolak upaya hukum banding dan kasasi dari Ismail. Kedudukan seseorang yang beridentitas sebagai narapidana ternyata di negeri ini tidak bisa menjadi alasan menghalangi seseorang untuk menjadi kepala maupun wakil kepala daerah.
Bila mengacu kepada ketentuan pasal 58 f undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”, maka memang tidak ada yang salah dengan pencalonan Ismail Ishak, karena pada saat pencalonan sebagai wakil bupati status Ismail Ishak masih sebagai tersangka. Jadi dalam tahap pencalonan Ismail Ishak masih bisa lolos.
Dalam pencalonan Ismail Ishak tersebut juga terdapat permasalahan partai pengusung pasangan calon, yakni PDI Perjuangan. Pencalonan Khamamik-Ismail Ishak ini dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan, namun ternyata hal ini tidak disetujui oleh DPP PDI Perjuangan. Hal ini bermasalah karena syarat untuk pencalonan seorang Bupati itu minimal harus diusung oleh partai atau gabungan partai minimal 15% dari jumlah kursi di DPRD, sesuai dengan amanat UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 59.
Pelantikan Tanpa Menunggu Putusan Kasasi
DPP PDIP yang tidak merestui pencalonan Khamamik-Ismaik Ishak sebagai bakal calon sudah melakukan gugatan TUN terhadap KPU setempat, dan hingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutuskan bahwa pecalonan itu tidak sah. Meski sekarang status dari putusan tersebut juga dilakukan kasasi namun hasilnya belum keluar.
Meski begitu, SK dari Mendagri yang mengesahkan pelatikan Khamamik-Ismail Ishak sejak 11 Desember 2011 lalu, penulis menilai hal ini terlalu cepat, karena bagaimana pun juga harus menunggu putusan kasasi atas pencalonan Khamamik-Ismail Ishak tersebut. Karena hasil putusan kasasi tersebut sangat berpengaruh terhadap keabsahan Kamamik-Ismail Ishak sebagai bakal calon. Jika putusan kasasi tetap menguatkan putusan PTTUN Medan, maka pecalonan Kamamik-ismail Ishak dapat batal demi hukum.
Hilangnya Moral Bangsa
Pengangkatan seorang yang telah terbukti di pengadilan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang masih bisa diangkat sebagai wakil bupati tentunya mencederai kepercayaan masyarakat yang memilhnya. Dalam menjaga kehormatan diri di depan masyarakatnya, kita tentu tidak asing mendengar Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang, Seiji Maehara. Saeji rela mengundurkan diri dari jabatannya karena dituduh menerima uang dari orang asing, walau nilainya hanya 50.000 yen atau sekitar Rp5,3 juta. Hal ini sangat jauh sekali jika dibandingkan dengan segelintir pejabat di Indonesia, yang sudah jelas berstatus terpidana tetap saja tidak merasa malu dengan perbuatannya itu.
Penulis beranggapan bahwa hal ini sekali lagi membuktikan bahwa moral bangsa ini yang direpresentasikan oleh pemimpin-pemimpin bangsa ini sudah mulai hilang. pemimpin tidak lagi merasa malu dengan kesalahan yang dibuatnya, bahkan ketika dia sudah terbukti bersalah di pengadilan.
Sebagai penutup disini penulis berkesimpulan bahwa pengaturan pelantikan kepala daerah yang berstatus terpidana sangat kurang, karena bisa saja dari awal diputuskan untuk tidak usah dilakukan pelantikan terhadap yang bersangkutan. Selanjutnya sudah seharusnya SK pengangkatan Kepala daerah harus menunggu terlebih dahulu keputusan dari pengadilan, baik dari tingkat pertama sampai Pengadilan tingkat kasasi, sehingga nantinya tidak terjadi kendala dalam hal eksekusi putusan. Yang menjadi catatan terpenting adalah hilangnya moral bangsa in yang sudah sangat kronis sakitnya. Kita tidak bisa lagi menjadikan pemangku-pemangku jabatan publik di negeri ini sebagai contoh teladan yang baik.

April 16, 2012 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: